BERANDA





Dalam perspektif kebijakan payung hukum tentang pendidikan tanpa diskriminatif sudah jelas dijamin Negara. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menjamin hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Negara berkewajiban memenuhi hak tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 pasal 53 ayat 2 yakni satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang  membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pemerataan kesempatan belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya berlaku bagi anak normal, tetapi juga mencakup anak dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua atau sekedar memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak, tetapi lebih penting lagi demi kesejahteraan anak dan kehidupannya di masa datang
Sekolah-sekolah saat ini pada umumnya fokus pada kecerdasan intelektual saja, sehingga kecerdasan yang lain kurang begitu ditangani apalagi dikembangkan. Di sini peran sekolah inklusif di masa depan sebagai sekolah yang mampu menemukan dan mengembangkan potensi-potensi siswa baik siswa special need ataupun siswa reguler sehingga menjadi siswa yang spesialis dan berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya. Kelak, generasi tersebut akan menjadi generasi yang ahli, harmonis dan memberi manfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan bangsa, sehingga ABK mendapat kesempatan dan kesetaraan dalam pendidikan dan menjadi generasi emas seperti harapan kita.





BERANDAPENDIDIKAN INKLUSIFPROFILFOTO GALERIARTIKELDOWNLOADLINK